Apakah hukuman korupsi di Indonesia sebanding dengan negara lain? Pertanyaan ini sering kali muncul di tengah masyarakat yang prihatin dengan tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Menarik untuk diperbandingkan bagaimana hukuman korupsi di Indonesia dengan negara-negara lain untuk melihat sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak korupsi.

Menurut data dari Transparency International, Indonesia menduduki peringkat ke-102 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2020. Meskipun pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk memberantas korupsi dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun masih banyak pejabat publik yang terlibat dalam tindak korupsi.

Perbandingan hukuman korupsi di Indonesia dengan negara lain menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Misalnya, di Singapura, seorang mantan direktur perusahaan konstruksi dijatuhi hukuman penjara 12 tahun karena melakukan korupsi sebesar SGD 24 juta. Sementara itu, di Indonesia, hukuman korupsi seringkali dianggap masih terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera yang cukup.

Menurut Yenti Garnasih dari Indonesia Corruption Watch, “Hukuman korupsi di Indonesia cenderung masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak korupsi tersebut. Hal ini membuat pelaku korupsi tidak merasa takut dan terus melakukan tindakan korupsi.”

Dalam sebuah wawancara dengan BBC Indonesia, mantan Kepala KPK, Abraham Samad juga menyatakan kekecewaannya terhadap hukuman korupsi di Indonesia. Menurutnya, “Hukuman korupsi yang ringan membuat para koruptor tidak merasa takut dan terus melakukan tindakan korupsi. Perlu adanya perubahan dalam sistem peradilan agar hukuman korupsi menjadi lebih tegas dan memberikan efek jera yang nyata.”

Dengan adanya perbandingan hukuman korupsi di Indonesia dengan negara lain, diharapkan pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap sistem peradilan yang ada. Perlunya hukuman yang lebih tegas dan memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku korupsi agar dapat memberantas korupsi secara efektif dan mencegah terjadinya tindakan korupsi di masa mendatang.