Salah satu isu yang sering menjadi perbincangan hangat di Indonesia adalah korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat secara luas. Namun, apa sebenarnya peran sistem dan budaya dalam memfasilitasi terjadinya korupsi di Indonesia?

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia, sistem dan budaya memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya korupsi di Indonesia. Sistem yang lemah dan budaya yang tidak mendukung transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor utama yang mempermudah praktik korupsi.

Dalam sebuah wawancara dengan Kompas.com, Prof. Todung Mulya Lubis, seorang pakar hukum yang juga merupakan Ketua Transparency International Indonesia, menyatakan bahwa “sistem yang tidak transparan dan budaya yang tidak menghargai integritas merupakan akar dari masalah korupsi di Indonesia.”

Sistem yang lemah seperti rendahnya pengawasan, kurangnya regulasi yang ketat, serta proses pengadilan yang lamban dan rentan terhadap intervensi politik, menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin melakukan tindakan korupsi. Selain itu, budaya yang tidak mementingkan integritas dan transparansi juga menjadi pendorong bagi terjadinya praktik korupsi.

Peran sistem dan budaya dalam memfasilitasi terjadinya korupsi di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat dari Dr. Emrus Sihombing, seorang pengamat hukum yang mengatakan bahwa “sistem yang tidak berjalan dengan baik dan budaya yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai integritas akan terus menjadi pemicu terjadinya korupsi di Indonesia.”

Untuk itu, perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, lembaga anti-korupsi, dan masyarakat untuk memperbaiki sistem yang ada dan mengubah budaya yang tidak mendukung integritas. Hanya dengan langkah-langkah konkret dan kesadaran bersama, kita dapat memerangi korupsi dan menciptakan Indonesia yang bersih dari praktik korupsi.