Korupsi dan ketimpangan sosial merupakan dua masalah serius yang masih menjadi perdebatan hangat di Indonesia. Korupsi, sebagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik, seringkali menjadi akar dari ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Bagaimana sebenarnya masyarakat terganjal oleh kedua masalah ini?

Menurut Transparency International, korupsi masih menjadi masalah yang merajalela di Indonesia. Dalam laporan terbarunya, Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei terkait tingkat korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan negara dalam hal keuangan, tetapi juga berdampak pada ketimpangan sosial yang semakin membesar.

Ketimpangan sosial sendiri merupakan perbedaan yang signifikan dalam hal kekayaan, pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, ketimpangan pendapatan di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tentu saja menjadi kendala besar dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan merata.

Pakar ekonomi, Prof. Rhenald Kasali, mengungkapkan bahwa korupsi dan ketimpangan sosial saling berkaitan. “Korupsi menciptakan ketimpangan sosial yang semakin dalam karena sumber daya yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat justru dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.

Masyarakat pun terganjal oleh kedua masalah ini dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal pendidikan misalnya, ketimpangan sosial menyebabkan kesenjangan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Sementara korupsi dalam dunia politik dan birokrasi juga turut berdampak pada kualitas layanan publik yang diterima oleh masyarakat.

Bagaimana seharusnya masyarakat menanggapi masalah korupsi dan ketimpangan sosial ini? Menurut aktivis anti-korupsi, Teten Masduki, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan tindak korupsi sangatlah penting. “Masyarakat harus sadar akan hak-haknya dan bersikap tegas terhadap segala bentuk korupsi yang terjadi di sekitarnya,” ujarnya.

Dengan kesadaran dan tindakan nyata dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan masalah korupsi dan ketimpangan sosial dapat diminimalisir. Hanya dengan kerjasama dan komitmen bersama, masyarakat dapat terbebas dari keterganjalan yang disebabkan oleh kedua masalah tersebut.