Korupsi skala besar memang menjadi momok yang menakutkan bagi negara kita. Kasus-kasus korupsi yang menyedot dana negara sudah menjadi hal yang sering terjadi dan membuat rakyat merasa kecewa dengan pemerintah. Para pelaku korupsi skala besar ini seakan tidak memiliki rasa takut dan terus saja melakukan tindakan yang merugikan negara.

Salah satu kasus korupsi skala besar yang masih menjadi perbincangan hangat adalah kasus e-KTP. Dana negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, kasus e-KTP adalah salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia.

Selain kasus e-KTP, masih banyak lagi kasus korupsi skala besar yang terjadi di Indonesia. Kasus-kasus seperti korupsi di proyek infrastruktur, korupsi di sektor energi, dan korupsi di sektor pendidikan terus merugikan negara dan merugikan rakyat. Menurut penelitian Transparency International, korupsi skala besar menyebabkan kerugian hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.

Korupsi skala besar bukan hanya merugikan negara dari sisi finansial, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, korupsi skala besar adalah musuh bersama yang harus dilawan bersama-sama. Firli juga menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam memberantas korupsi skala besar.

Dalam upaya memberantas korupsi skala besar, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga anti korupsi, dan masyarakat. Kita semua harus bersatu dan berkomitmen untuk memberantas korupsi skala besar demi keadilan dan keberlanjutan negara kita. Semoga dengan kesadaran dan aksi nyata dari semua pihak, kasus-kasus korupsi yang menyedot dana negara dapat diminimalisir dan dihilangkan dari negeri ini.