Korupsi merupakan masalah serius yang sulit diberantas di Indonesia. Mengapa korupsi sulit diberantas di Indonesia? Hal ini dapat dilihat dari perspektif politik, hukum, dan sosial yang kompleks.
Dari segi politik, korupsi seringkali terjadi karena adanya kekuasaan yang tidak terkendali. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “Korupsi terjadi karena adanya kekuasaan yang tidak diimbangi dengan akuntabilitas yang baik.” Politikus yang korup akan sulit dihukum karena adanya keterkaitan dengan penguasa yang lebih tinggi.
Dari segi hukum, lemahnya penegakan hukum dan sistem peradilan yang rentan terhadap intervensi politik membuat koruptor sering lolos dari jeratan hukum. Menurut aktivis anti-korupsi, Teten Masduki, “Ketika penegakan hukum tidak dilakukan secara tegas dan adil, maka korupsi akan terus merajalela.”
Dari segi sosial, budaya toleransi terhadap korupsi juga menjadi faktor utama yang sulit diubah. Menurut peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dadang Rahmat Hidayat, “Budaya toleransi terhadap korupsi telah tertanam kuat dalam masyarakat Indonesia sehingga sulit untuk diubah.”
Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi juga menjadi hambatan dalam upaya memberantas korupsi. Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, “Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bahaya korupsi dan dampak negatifnya terhadap pembangunan negara.”
Dengan memperhatikan faktor politik, hukum, dan sosial, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia perlu dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan. Semua pihak, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari korupsi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, “Kami akan terus berkomitmen untuk memberantas korupsi demi terwujudnya Indonesia yang lebih baik dan adil untuk semua.”